Wacana Pemprov Jabar Ambil Alih RSUD, Ditolak DPRD
Bogor – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menolak wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengambil alih pengelolaan RSUD Kota Bogor.
Penolakan itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan saat ditemui diruangannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu, 10 September 2025.
Menurut Ence, perbaikan manajemen di RSUD Kota Bogor lebih baik dilakukan daripada wacana pengalihan pengelolaan tersebut.
Selama masih dalam pengelolaan Pemkot Bogor, politisi dari PDI Perjuangan itu mengaku mudah untuk meminta bantuan rumah sakit jika ada warga yang sedang membutuhkan pertolongan cepat.
“Tapi kalau sudah diambil alih Provinsi, masih bisa tidak komunikasi itu berjalan dengan baik? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi saya menolak jika RSUD dikelola Pemprov Jabar. Karena, ini berpotensi mengurangi akses komunikasi cepat antara DPRD dan rumah sakit,” kata Ence.
Senada, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, juga menolak wacana pengalihan pengelolaan RSUD Kota Bogor dari Pemkot Bogor ke Provinsi Jawa Barat.
Sebab, kata Endah, RSUD Kota Bogor merupakan aset milik Kota Bogor yang dibangun bertahun-tahun dengan perjuangan berat.
“Saya berharap RSUD tetap menjadi aset Pemkot Bogor. Kalau Pemprov Jabar mau mendukung, sebaiknya dalam bentuk bantuan saja, misalnya bantuan obat, alat kesehatan, atau kebutuhan lain, bukan mengambil alih pengelolaan,” jelas Endah.
Endah juga menyoroti persoalan keterbatasan obat dan barang habis pakai (BHP) di RSUD. Menurutnya, Komisi IV sudah beberapa kali melakukan rapat bersama manajemen rumah sakit, bahkan menyetujui adanya peningkatan anggaran untuk bantuan obat pada 2026.
“Harapannya bantuan itu bukan untuk menutup utang, tapi lebih pada peningkatan fungsi pelayanan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan mengambil alih pengelolaan RSUD Kota Bogor lantaran rumah sakit milik Pemkot Bogor saat ini tengah menghadapi beban operasional dan pasien yang tinggi.
Wacana itu, disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat mengunjungi para pasien korban ambruk Majelis Taklim Ashohibiyah yang di rawat di RSUD Kota Bogor pada Senin, 8 September 2025 kemarin.